peraturan daerah ditingkat provinsi dibuat oleh. Definisi : Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan. peraturan daerah ditingkat provinsi dibuat oleh

wenang. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) atau Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:a) a). Adapun penyusunan peraturan daerah. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2004-2009. UU Nomor 23 Tahun 2002 tantang perlindungan anak c). 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi : Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kepariwisataan - 3 - 9. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Undang-Undang No. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang (lembaga legislatif), baik tingkat pusat maupun daerah. (Indonesia) BUKU PROFIL PENATAAN. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. a. Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan,. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. DPRD Provinsi, Gubemur, DPRD Kabupaten/Kqta, BupatiA/Valikota, Kepala Desa atau yangsetingkat 28 JURNAL HUKUM NO. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. 8. Peraturan pemerintah. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] I. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 2. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. Selisih pendapat ini meliputi berbagai hal. dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh daerah untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersang. Setiap pendapatan yang diperoleh dari sumber daya perairan nantinya dikelola dan digunakan oleh negara. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkat provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD):Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang. Artikel Pendidikan. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:a) a). Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH 1. Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN PANGKALAN PENDAPATAN IKAN (PPI) DI SULAWESI SELATAN. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik itu ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) merupakan peraturan perundangan yang materi muatannya adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh daerah untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersang- kutan. Ranjangan undang-udang sendiri dapat diajukan oleh presiden maupun DPR namun. KOMPAS. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Prolegda (baca : Program Pembentukan Perda) memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Definisi : Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2016bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan; Mengingat: 1. perencanaan; b. Sejak adanya pandemi Covid-19, kerap terdengar adanya selisih kebijakan dan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah (pemda), yang menggambar perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh. Pemerintahan provinsi adalah penyelenggara Negara di tingkat provinsi. Peraturan Daerah (PERDA) 1. dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif, dalam. Kewenangan membuat Peraturan Pemerintah diberikan oleh UUD 1945 kepada presiden. yang dibuat oleh lembaga pembiayaan (kreditur) dengan pihak lain. Dikutip dari situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , berikut ini penjelasan mengenai jenis dan hierarki (jenjang) Peraturan Perundang. 9 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam. Naskah akademik dapat dibuat oleh BPHN atau tenaga perancang perundang-undangan dalam kementerian Hukum. Berdasarkan UU No. Untuk peraturan daerah provinsi, dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota; j. 000 m dpl) terletak di bagian Selatan taman nasional sementara daerah pegunungan (1. Perbedaan paling mendasar antara Perda Provinsi dengan Pergub adalah terletak pada kewenangan pembentukan. Peraturan Pemeritah ditandatangani oleh. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:I. Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah Peraturan perunda. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 22 Tahun 1999. Sedangkan, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Dokumen ini dibuat atas dukungan Rakyat Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID) dengan dukungan dan kerja sama Pemerintah Indonesia. Dikutip dari buku Hukum Pemerintahan Daerah karya Novi Juli Rosani Zulkarnain (2020: 3), pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Model pengharmonisasian PUU ditingkat Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung hukumnya berdasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian MATERI. Selain itu, pengadilan tingkat pertama punya otoritas dalam memeriksa serta. UMUM : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,. Written by Mochamad Aris Yusuf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Model pengharmonisasian PUU ditingkat Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan Perda dan dimungkinkan untuk dibuatkan payung hukumnya berdasar pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. Definisi. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturanPeraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat Provinsi. bahwa lembaga kearsipan nasional bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diantaranya melalui penyusunan pedoman. a. Peraturan desa atau yang setingkat Penjelasannya sebagai berikut. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 atau Tap MPR. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945. pengundangan. Selain itu digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Peraturan Daerah. 3) Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Perda dan peraturan-peraturan lain ditetapkan oleh pemerintahan daerah. dan pertama kali dipublikasikan pada. AbstractPeraturan Perundang-undangan 1. 500. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi . Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. khususnya Peraturan Daerah Provinsi, sehingga diharapkan pelaksanaan perkuliahan berjalan dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan di dalam rencana. KOMPAS. e. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 10 Oktober 2012, yang dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 24 Maret 2020, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada Kamis, 7 Juli 2022. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia,. H. 9. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia – Peraturan pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan juga keteraturan. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Pasal 21 (1) Daftar. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau. Peraturan Daerah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan bagaimana dampak penataan ruang sebagai faktor penghambat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK 5. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi tertentu. See full list on news. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN. (3) Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di tingkat nasional dilaksanakan oleh unit penyusun LKPDK Nasional pada Direktorat EPIKD. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh DPRD kabupaten bersama dengan bupati selaku kepala daerah kabupaten. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Perda Kabupaten/Kota. sja] ), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung lawaban dan Pengawasan Keuangan. 1) Peraturan daerah provinsi,melalui persetujuan gubernur yang diberlakukan pada daerah provinsi. Dasar hukum. c. Dalam praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau BanjarPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah dan masyarakatHasil penelitian menunjukkan peraturan daerah (perda) merupakan peraturan daerah secara umum (produk hukum) di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia kecuali Aceh dan Papua. Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 hingga dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda. perlu didukung oleh penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang baik; b. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah (Peraturan Daerah. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG. . Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Ulasan Lengkap Faktor-faktor Pembentukan Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur. Setiap warga terikat oleh peraturan perundang-undangan, karena Negara Indonesia adalah. Peraturan Daerah (PerDa) Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Memahami jenis peraturan perundang-undangan di Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. , M. Berdasarkan UU No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. 2. Peraturan Daerah. Hallo Siti, kakak bantu jawab ya :) Jawabannya adalah BENAR Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu,. [12] 4. materi hasil pelaksanaan hak. dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. DPRD kabupaten dengan bupati 2Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah. H. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6197); 7. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai; f. Pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. 4) Rapat pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka. PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG. Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur;. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Proses Pembentukan Undang-Undang yang dibuat oleh Ilman Hadi S. H. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA). Pemerintah pusat mengembangkan rencana. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. Dalam info kali ini, ruang baca akan informasikan contoh contoh peraturan yang dibuat oleh pusat dan daerah. 10 Ruang Lingkup PP No. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. 2. Perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. [2] Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 23/2014. 000 - 2. Peraturan daerah provinsi b. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah provinsi adalah salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. perumusan; d. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. sunting. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa: [1] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan.